UN 2011 Digelar dengan Formula Baru

Liputan6.com, Jakarta: Pelaksanaan ujian nasional beberapa tahun terakhir terus mengundang pro dan kontra. Formula UN selama ini dianggap tidak adil untuk siswa karena kelulusan siswa hanya dinilai dari aspek akademis, padahal banyak siswa yang mempunyai potensi dan bakat beragam. Akibatnya, siswa yang lemah dibidang akademis tapi memiliki keunggulan di bidang lain terhambat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya karena gagal dalam UN.

Namun, dalam rapat antara pemerintah yang diwakili Menteri Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR, Senin (13/12), disepakati bahwa UN tetap akan dilaksanakan. Hanya saja, Komisi X merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan yang berkaitan dengan formula kelulusan siswa.(ADO)

Kenalan lewat Facebook, dihabisi di dapur

PENEMUAN jenazah Eka Septiyana, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Yogyakarta di dapur rumah Nikolas Budikas Iksan di Dusun Sontonayan, Desa Kapencar, Kertek, Wonosobo (Wawasan 8/12) kini men­jadi perbincangan hangat warga setempat. Salah seorang teman dari Veli Se­tiawan (anak Nikolas) yang tidak mau disebut namanya menyatakan, kemungkinan perkenalan antara Veli dan Eka bermula dari situs jejaring sosial Facebook. ”Saya tidak bisa me­mastikan kapan mereka kenalan di Facebook, tapi pernah beberapa kali Veli cerita kalau dia punya banyak teman mahasiswi di Facebook,” kata sumber tadi.

Putra Nikolas, Veli Setiawan, kini menjadi buronan polisi dan diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Eka Septiyana warga Dusun Kemukus Timur, Kaliwiro, Wonosobo. Sementara itu Kapolsek Ker­tek AKP Tri Gumono mengemu­kakan, modus pelaku menghabisi nya­wa korban diduga berawal dari perkenalan mereka di Facebook. ”Kata tetangganya ke­nalan lewat Facebook empat bulan lalu.

Kemudian jadi teman akrab dan diajak main ke rumahnya,” kata Gumono menirukan keterangan warga setempat. Menurut dia, dua pekan lalu ayah korban melapor ke Polsek Kaliwiro dan mengaku anaknya hilang. Ia meninggalkan dua lembar foto. ”Setelah dikroscek ada kemiripan dengan korban,” jelasnya sambil menunjukkan foto Eka Septiyana. Menurutnya, saat terjadinya pembunuhan diduga pelaku bertengkar dengan korban.

Sehingga tega menghabisi nyawa kekasihnya itu. ”Kata tetangganya, pelaku juga sering gonta-ganti teman cewek. Dia menghilang sebulan lalu. Mungkin setelah mengubur mayat korban dengan semen dan pasir,” ucapnya. Lebih jauh Tri Gumono mengemukakan, orang tua Veli Setiawan yakni Nikolas Budikas saat ini menjadi tahanan Polres Banjarnegara lantaran terjerat kasus penipuan.

Hingga berita ini diturunkan jajaran Polres Wonosobo masih terus memburu pelaku. Sejumlah saksi yakni istri Nikolas Budikas dan adik Veli Setiawan, Adi Kurniawan, sedang dimintai keterangan guna penyidikan lebih lanjut. Kondisi rumah Nikolas di Dusun Sontonayan yang lokasinya di lereng Gunung Sindoro dan berjarak ratusan meter dari Jalan Raya Reco Kertek Wonosobo, ramai didatangi warga. Polisi memasang pita kuning di rumah tersebut. Beberapa orang mengambil gambar rumah itu dengan kamera ponsel.

Hingga berita ini diturunkan, polisi masih merahasiakan keterangan dari orang tua korban. Menurut sumber kepolisian, karena pelaku pembunuhan masih buron, identitas dan keterangan orang tua korban pun perlu dirahasiakan demi penyelidikan kasus ini. Akan tetapi dari keterangan orang tua korban yang bernama Broto, keluarga mengaku tidak mengenal sosok Veli teman Eka di Facebook yang kini menghilang bak ditelan bumi. heri setyadi-pu

Rakyat Yogya marah

YOGYAKARTA - Puncak kemarahan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diekspresikan dengan menggelar sidang rakyat di Alun-alun Utara yang diteruskan dengan long march ke Gedung DPRD DIY untuk mengikuti sidang paripurna yang terbuka untuk umum, Senin (13/12) pagi tadi.

Bukan itu saja, kemarahan terhadap pemerintah pusat juga ditunjukkan war­ga DIY dengan mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang. Walikota Yogyakarta Herry Zudianto memelopori pengibaran bendera setengah tiang di kediamannya, kemarin, sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah pusat yang dinilai sewenang-wenang dan berlarutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.

Sementara itu, untuk menunjukkan ke­seriusan dalam mendukung keistimewaan DIY dengan penetapan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wa­gub, pimpinan DPRD DIY menggelar rapat paripurna, Senin (13/12) siang ini, secara terbuka.

Artinya, rapat untuk membahas keistimewaan sekaligus dukungan terhadap penetapan kepala daerah itu bisa diikuti warga masyarakat. Bahkan untuk mengundang du­kungan agar masyarakat bisa menyaksikan langsung keseriusan para anggota dewan, undangan secara terbuka me­lalui media massa pun telah dirilis sejak tiga hari lalu.

”Kami memang mengundang rakyat Yog­ya untuk mengikuti rapat paripurna ter­buka DPRD yang kami gelar siang ini. Silakan masyarakat mengikuti dan mencermati keseriusan kami dalam mendukung keistimewaan Jogja,” ujar Ke­tua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana.

Fraksi Demokrat gamang

Dari seluruh fraksi yang ada, sejak awal mereka telah mendukung keistimewaan termasuk penetapan guna menentukan penjabat gubernur dan wakil gubernur DIY. Kecuali fraksi Partai Demokrat yang belum juga memutuskan secara tegas mendukung penetapan atau pemilihan dalam menentukan kepala daerah di DIY itu.

”Bagi kami, keistimewaan DIY menjadi harga mati. Tapi, untuk persoalan yang lain-lain, seperti penentuan kepala daerah, masih harus dibicarakan secara lebih mendetail. Yang jelas, hingga saat ini fraksi kami pun masih tetap mendukung Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD DIY, Putut Wiryawan.

Dari pembicaraan informal, sebagian anggota fraksi Partai Demokrat memang menyatakan kegamangannya menyikapi keistimewaan termasuk di dalamnya penetapan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Hati kecil menginginkan penetapan, namun garis kebijakan partai menghendaki pemilihan.

Karena itu, wajar jika kemudian sebagian anggota merasa serba salah. Apalagi beberapa waktu lalu adik Sri Sultan HB X, Gusti Bendoro Pa­ngeran Haryo (GBPH) Prabukusumo telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Partai Demokrat DIY sekaligus sebagai anggota Partai Demokrat. ”Saya tak ingin durhaka kepada orang ­tua (almarhum Sri Sultan Ha­mengku Buwono IX dan Paku Alam VIII.

Sebuah penghinaan besar bagi martabat orang tua saya jika pemerintah pusat bersikukuh menentukan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY melalui pemilihan langsung, tanpa mengacu pada sejarah yang ada,” ujar Prabukusumo.

Sebagian besar masyarakat DIY pun menghendaki penetapan guna menentukan jabatan gubernur dan wakil gubernur, sebagai salah satu bentuk keistimewaan DIY. Bahkan sejak awal, begitu Presiden SBY melontarkan pernyataan sistem monarki tak lagi sesuai dengan alam demokrasi di Indonesia, warga DIY meradang. Mereka terus menggelar aksi guna menentang keputusan pemerintah pusat yang dituang­kan ke dalam RUUK Yogyakarta itu.

Tak heran jika kemudian warga pun merespon secara antusias undangan DPRD DIY untuk mengikuti Rapat Paripurna yang digelar secara terbuka. Kendati rapat digelar pukul 13.00 WIB, namun sejak beberapa jam sebelumnya, gelombang massa dari empat kabupaten dan kota Yogyakarta terus berdatangan. Mereka menuju Alun-alun Utara Yogyakarta sebagai titik kumpul. Selanjutnya berbarengan jalan kaki ke utara menuju ke gedung dewan di Jalan Malioboro.

Setengah tiang
Bukan hanya warga masyarakat biasa, namun Walikota Yogyakarta Herry Zudianto selaku pribadi pun mengaku sangat prihatin dengan berlarut-larutnya pembahasan RUUK DIY. "Bagi saya, perdebatan seputar RUUK DIY bukan lagi sekadar persoalan keistimewaan, penetapan, maupun pemilihan, tapi sudah menjurus ke arah perpecahan bangsa," katanya.

Sebagai bentuk keprihatinan, Herry dengan busana Jawa lengkap dengan blangkonnya menurunkan bendera Merah Putih di kediamannya menjadi setengah tiang, Minggu (12/12) kemarin. Ia pun sempat membacakan puisi "Jangan Lukai Merah Putih" sebagai bentuk pernyataan sikapnya menanggapi carut-marutnya pembahasan RUUK. "Saya ingin mengungkapkan, statemen saya adalah statemen pribadi sebagai anak bangsa yang ditakdirkan Allah SWT lahir dan menetap di Yogyakarta. Bukan sebagai walikota Yogyakarta.

Amanat 5 September 1945 yang dimaklumatkan oleh HB IX dan Paduka PA VIII dilandasi dan dijiwai dengan hati merah putih kedua beliau. Dengan filosofi beliau "Tahta Untuk Rakyat", bukan karena transaksi politik, bukan karena tunduk regulasi saat itu," ujar Herry di hadapan wartawan.

Masyarakat Yogyakarta, tandasnya, mempunyai hak untuk mengartikulasikan pandangannya dengan caranya sendiri. Ia juga mempersilakan jika masyarakat kota Yogyakarta ingin mengikuti dirinya mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang.

"Bahkan kepada PNS Pemkot Yogyakarta yang ingin mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY, silakan saja. Itu hak mereka. Saya tidak akan memobilisasi massa, tapi saya tidak akan melarang jika PNS maupun warga kota ingin berpartisipasi mengikuti rapat paripurna," tutur Herry. kt.2-pu

Perangkat Desa Demo

Liputan6.com, Jakarta: Ribuan perangkat desa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, berakhir ricuh, Senin (13/12). Kericuhan bermula ketika massa, berusaha merangsak masuk kedalam gedung untuk menemui Menteri Dalam Negeri yang sedang bernegosiasi dengan sejumlah perwakilan mereka.

Baju dinas yang mengikat pada kanopi gerbang pun ditarik. Bahkan, pintu gerbang Gedung Kementerian ikut menjadi sasaran amuk pendemo. Akibatnya, pintu gerbang itu pun tumbang setelah massa berhasil masuk ke dalam halaman kantor. Massa juga menghancurkan kanopi yang berada di depan halaman kantor Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menghindari aksi massa yang lebih anarkis, polisi langsung berusaha membubarkan massa dengan menyemprotkan air dari water canon. Aksi baru berhenti ketika perwakilan dari Menteri Dalam Negeri keluar menemui massa. Dalam pertemuan itu, Mendagri berjanji akan mengangkat para perangkat desa itu menjadi PNS. (APY/Vin

Soal terlambat, tes CPNS molor

KENDAL - Pelaksanaan tes CPNS Kabupaten Kendal secara mandiri molor hingga empat jam. Akibatnya para peserta mengeluh dan kecewa. Molornya tes dikarenakan distribusi soal dari pihak ketiga yang digandeng pemkab, yaitu Politeknik Negeri Semarang (Polines) dengan alasan antisipasi kebocoran soal. Akibat molornya tes CPNS, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menyampaikan permohonan maafnya kepada para peserta dan masyarakat.

’’Keterlambatan terjadi dari Polines. Kita memaklumi karena untuk menghindari kebocoran soal dan demi pelaksanaan tes yang lebih fair dan transparan,’’ ujar bupati pada wartawan, pemantau independen dan perwakilan Komisi A DPRD Kendal di Operasional Room (OP) Setda, Minggu (12/12).

Bupati mengatakan, sebanyak 20 persen soal tes CPNS yang datang terlambat dan baru datang di pemkab sekitar pukul 10.00 WIB. Agar pelaksanaan CPNS dapat dilakukan secara serentak maka tes CPNS yang seharusnya dimulai pukul 08.00 WIB diundur sampai pukul 12.00 WIB atau molor sampai empat jam.

’’Keterlambatan tes PNS tidak hanya terjadi di Kendal tapi juga sejumlah kabupaten yang bekerja sama dengan Polines, seperti Klaten dan Wonosobo. Di Wonosobo informasinya juga molor dan baru dimulai pukul 12.00 WIB,’’ ujar bupati.

Anggota Komisi DPRD Kendal, dr Joko Kartono menilai, pelaksanaan tes CPNS Kendal tahun ini sangat buruk karena terjadi kemoloran waktu hingga empat jam. Menurut Joko, seharusnya kemoloran tidak terjadi jika pemkab merespon positif masukan-masukan yang selama ini diberikan oleh masyaraka.

Menurut Joko, selang waktu antara pukul 08.00 WIB-12.00 WIB bisa terjadi banyak kemungkinan. Apa pun alasannya kemunduran tes CPNS bisa mengakibatkan kefatalan. ’’Sebagai perbandingan tes CPNS Semarang berlagsung lancar dan on time,’’ ujarnya.

Kecewa
Salah seorang peserta CPNS yang mendaftar di formasi Keperawatan DIII, M Zaenal Arif mengatakan, sangat kecewa dengan molornya pelaksanaan tes. Arif mengatakan, banyak peserta yang sampai belum sarapan karena khawatir terlambat, tapi kenyataanya sampai di lokasi molor sampai empat jam. Ini jelas mengecewakan,’’ kritiknya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kendal, Drs Agus Sumaryono mengatakan, pada saat mengantar soal, penyimpanan, pendistribusian ke peserta sampai ke pengembalian jawaban selain dijaga oleh Satpol PP, juga melibatkan aparat kepolisian. Mar/SR

Aktivitas Gunung Bromo

Probolinggo: Sejumlah wisatawan dari Vietnam, Amerika Serikat, dan Inggris memadati Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (4/12) pagi. Asap Gunung Bromo yang terus keluar dari dalam kawah dengan ketinggian sekitar 200 sampai 300 meter memikat para wisatawan asing.

"Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Bagi saya fenomena ini sangat menarik," kata Lee, wisatawan asal Amerika Serikat di sela-sela menikmati pemandangan Gunung Bromo dari Dusun Cemorolawang.

Ia bersama enam rekannya berada di Bromo sejak Jumat kemarin. "Namun saya dan teman-teman baru bisa melihat pemandangan Bromo pagi ini," katanya.

Kawasan Gunung Bromo sejak Jumat pagi tertutup kabut sehingga banyak wisatawan yang kembali ke hotel lantaran tidak bisa melihat fenomena alam yang menarik itu. Sementara siang sampai sore harinya kawasan itu diguyur hujan deras.

Pada Sabtu pagi cuaca di sekitar Gunung Bromo cerah, sehingga asap berwarna putih kemerahan masih terus berembus dan mengarah ke timur laut. Sementara itu, Alex, wisatawan asal Inggris sengaja datang ke Gunung Bromo untuk melihat fenomena yang jarang sekali terjadi, kendati dari jarak sekitar tiga kilometer.

Meski kawasan Gunung Bromo terlarang bagi wisatawan akibat meningkatnya aktivitas vulkanik, para pengunjung terus berdatangan. Selain wisatawan asing, kepulan asap Bromo juga mampu mengundang minat wisatawan lokal.

Sebelumnya, Pemkab Probolinggo menggagas pengemasan Gunung Bromo lebih menarik lagi dengan menjual daya tarik asap melalui program "Bromo Smoke".(Ant/IDS/ULF)